Indonesia Sekarang Menjadi Negara Maju, As Telah Coret RI Sebagai Negara Berkembang

 Amerika Serikat (AS) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang. Indonesia kini masuk dalam daftar negara maju. Perubahan itu disampaikan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) melalui pernyataan resmi, Senin (10/2/2020).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perubahan status tersebut tidak terpengaruh signifikan ke Indonesia. Sebab, selama ini hanya 5 komoditas dalam negeri yang bebas kena bea masuk tambahan atau Countervailing Duty (CVD).

"Aksi uniliteralis dan proteksionis mereka justru akan mengganggu kepentingan China dan anggota WTO lainnya," kata Xue Rengjiu.

China, kata dia, sudah membuktikan sistem dagangnya yang multiletaral dengan beberapa rekan negara berkembang maupun negara maju, selama ini cukup efektif dengan negosiasi yang terjalin.

USTR sendiri mengumumkan revisi daftar ini pada 10 Februari lalu, mengatakan landasannya memasukkan Indonesia dan China ke negara maju karena patokan mereka yang berlaku pada 1998 sudah tak sesuai zaman lagi.

Untuk memperbaharui datanya, USTR mengaku mempertimbangkan beberapa faktor mulai dari pertumbuhan ekonomi dan tentu saja aktivitas perdagangan secara global.

Namun belakangan, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinasi Perekonomian, Rizal Affandi Lukman mengatakan kondisi tersebut tak ada hubungannya dengan GSP. Menurutnya kedua hal itu persoalan yang berbeda.
"Dampaknya adalah bahwa itu tidak ada hubungannya dengan GSP. Dua hal yang terpisah. Saya dapat konfirmasi dari USTR seperti itu. Jadi nggak usah terlalu khawatir dengan berita bahwa itu GSP kita akan stop, nggak," kata Rizal di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).
Rizal menjelaskan, sampai saat ini pembahasan soal GSP masih positif. Dikatakan Rizal, pihak USTR akan mendatangi Indonesia pada 8 Maret 2020 mendatang untuk membahas soal keberlanjutan GSP.
Meskipun tak ada hubungannya dengan GSP, Rizal mengatakan status Indonesia sebagai negara maju bisa berpengaruh kepada tambahan bea masuk yang dikenakan untuk mengimbangi efek dari subsidi yang diberikan oleh negara untuk eksportir (Countervailing Duties/CVDs).
"Itu yang diumumkan adalah kaitannya dengan Countervailing Duties. Artinya itu kebijakan Amerika apakah akan memberikan Countervailing Duties nggak terhadap beberapa negara, jadi bukan dengan GSP," sebutnya.
Untuk itu, Rizal mengatakan pemerintah akan menerapkan sistem ke